bengkelsastra.com – Presiden Prabowo Subianto didesak untuk mengambil tindakan tegas dalam menangani kasus dugaan korupsi minyak mentah di PT Pertamina Patra Niaga. Kerugian yang ditimbulkan oleh kasus ini sangat besar dan berdampak langsung pada masyarakat luas.
Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, mengingatkan agar Presiden Prabowo berani mengevaluasi Menteri BUMN, Erick Thohir. Menurutnya, sebagai pemimpin tertinggi di BUMN, Erick dianggap tidak cukup cermat dalam mengawasi kinerja dan laporan yang diberikan.
“Saya rasa kasus korupsi di Pertamina ini perlu mendapat perhatian serius dari Presiden karena nilai kerugiannya yang sangat besar, bahkan bisa dibilang yang terbesar dalam sejarah korupsi di Indonesia. Mengenai Erick Thohir, ini lebih kepada kelalaiannya dalam menganalisis laporan kinerja dan juga pengawasan yang lemah terhadap tugas direksi,” jelas Wasisto pada Rabu (5/3).
Senada dengan itu, Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menyatakan bahwa Prabowo perlu bersikap tegas terhadap bawahannya demi mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Kelalaian Erick Thohir dalam mengelola BUMN yang menyebabkan kerugian akibat tindakan korupsi membuatnya layak untuk diperiksa dan diminta untuk mundur,” ujar Dedi.
Dedi juga meminta agar Kejaksaan Agung (Kejagung) segera mengusut tuntas kasus ini. Semua pihak yang bertanggung jawab harus diproses hukum, termasuk membongkar isu yang melibatkan pengusaha Boy Thohir.
“Meskipun Erick Thohir tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya dalam kasus korupsi di Pertamina, serta di badan usaha lainnya, apalagi ini terkait dengan kerugian negara,” tambah Dedi.
Sebelumnya, Erick Thohir menyatakan siap untuk melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh di PT Pertamina (Persero) sebagai respons terhadap masalah yang saat ini sedang dihadapi oleh perusahaan negara tersebut.
“Kami akan melakukan evaluasi total. Kami akan lihat perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan,” kata Erick saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada 1 Maret.
Erick juga mengungkapkan bahwa Kementerian BUMN akan melakukan konsolidasi dengan Kementerian ESDM, SKK Migas, dan pihak terkait lainnya, untuk mencari solusi yang lebih efektif.
Meskipun demikian, Erick menegaskan bahwa pihaknya akan mendukung penuh upaya Kejaksaan Agung dalam mengungkap dugaan korupsi di Pertamina Patra Niaga. “Saya rapat hingga jam 11 malam. Terkait isu blending atau oplosan, kami tidak ingin berdebat, tetapi jika itu benar adanya, Kejaksaan sedang mendalami hal tersebut,” ujarnya.