bengkelsastra.com – Pemerintah secara terbuka mengakui tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menggratiskan biaya pendidikan di Sekolah Dasar (SD) swasta. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Kementerian Keuangan dalam rapat bersama Komisi X DPR RI. Berdasarkan perhitungan pemerintah, total kebutuhan dana untuk menggratiskan SD swasta di seluruh Indonesia mencapai Rp183,4 triliun per tahun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa angka tersebut mencakup biaya operasional, tunjangan guru, serta standar pelayanan minimal yang setara dengan sekolah negeri. Pemerintah menilai angka ini terlalu besar untuk ditanggung APBN dalam kondisi fiskal saat ini.

“Kami tentu sangat mendukung peningkatan akses pendidikan. Namun, realisasi pembiayaan SD swasta secara penuh akan sangat membebani anggaran negara,” ujar pejabat dari Kemenkeu dalam forum resmi tersebut.

Sementara itu, Komisi X DPR menyoroti kesenjangan pembiayaan antara sekolah negeri dan swasta. Banyak sekolah swasta kecil berjuang mempertahankan operasional karena tidak menerima subsidi seperti sekolah negeri. Mereka berharap pemerintah dapat menemukan skema alternatif, seperti subsidi bertahap atau kemitraan dengan pemerintah daerah.

Pemerintah pun menyatakan akan terus mengevaluasi skema pendanaan pendidikan swasta agar tetap inklusif tanpa membebani APBN secara ekstrem. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah mendorong kerja sama publik-swasta (PPP) untuk mendanai pendidikan dasar di luar jalur negeri.

Kondisi ini menyoroti tantangan besar dalam menciptakan pendidikan merata dan terjangkau bagi seluruh anak Indonesia, terutama mereka yang belajar di sekolah swasta non-elit yang justru banyak melayani masyarakat menengah ke bawah.