Nasional

Masyarakat Desak Pemerintah Tanggap Darurat Nasional Karhutla

bengkelsastra.com – Pantau Gambut, sebuah lembaga swadaya masyarakat, mendesak pemerintah untuk membentuk tanggap darurat nasional terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut prediksi, titik panas akan mencapai 47.760 pada September 2023. Titik panas terbesar pada tahun 2023 adalah angka ini.

Pemerintah tidak bisa mengabaikan persoalan ini. Juru Kampanye Pantau Gambut Abil Salsabila dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/10), menyatakan banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, seperti penetapan status darurat nasional.

Pemeriksaan dan penegakan hukum terhadap bisnis bermasalah merupakan saran tambahan yang disampaikan Pantau Gambut. Mereka juga mendorong pemerintah untuk berkomitmen melakukan upaya restorasi dan mengubah praktik-praktik yang membahayakan ekosistem gambut.

Direktur Walhi Kalimantan Tengah, Bayu Herinata, menekankan betapa lambatnya pemerintah menyiapkan tanggap darurat. Meski empat kabupaten/kota menetapkan karhutla sebagai status tanggap darurat, ia mengaku Pemprov Kalteng belum melakukan hal tersebut.

Memang, kata Bayu, pada masa tanggap darurat, banyak tempat, termasuk Kotawaringin Timur, yang menghentikan seluruh kegiatan akademik mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas.

Laporan LSM mengenai kebakaran hutan dan lahan serupa dengan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Minggu pertama bulan Oktober terjadi peningkatan jumlah titik panas di dua provinsi, menurut BNPB.

Pada 1-7 Oktober, Kalimantan Tengah mengalami 30.792 titik api. Terdapat 25.950 hotspot DJ di provinsi tersebut dari tanggal 25 hingga 30 September.

Kalimantan Barat juga memiliki lebih banyak titik panas. Pada 1-7 Oktober, terdapat 5.834 titik api di Kalimantan Barat, naik dari 4.757 titik pada minggu sebelumnya.

Baca Juga:  Seorang Anggota TNI Tewas Setelah Baku Tembak Dengan KKB Papua Di Sugapa