BENGKELSASTRA.COM – Kali ini aku mau bahas kabar yang lagi ramai diperbincangkan, terutama buat kamu yang punya adik, anak, atau keponakan yang sekolah di SD swasta. Jadi, baru-baru ini pemerintah menyatakan bahwa anggaran negara belum mampu untuk menggratiskan biaya sekolah dasar swasta. Angkanya pun nggak main-main, lho—biayanya ditaksir mencapai Rp183,4 triliun!
Sekolah Swasta Belum Bisa Gratis
Kita tahu bahwa sekolah negeri dari jenjang SD sampai SMA memang sudah mendapat bantuan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari pemerintah. Tapi beda ceritanya dengan sekolah swasta. Meskipun jumlah muridnya juga banyak dan tersebar di berbagai daerah, bantuan dari negara ke sekolah swasta masih sangat terbatas.
Nah, banyak pihak, termasuk orang tua murid, yang berharap agar pemerintah juga bisa meng gratiskan SD swasta. Tapi faktanya? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengaku belum sanggup. Anggarannya terlalu besar, bahkan bisa bikin APBN megap-megap. Bayangkan aja, Rp183,4 triliun cuma buat SD swasta saja. Itu belum termasuk SMP, SMA, dan jenjang lainnya.
Kenapa Angkanya Sebesar Itu?
Kita bahas sedikit ya. Anggaran sebesar Rp183,4 triliun itu mencakup berbagai hal: mulai dari gaji guru, operasional sekolah, infrastruktur, fasilitas belajar, hingga biaya kegiatan siswa. Pemerintah juga harus mempertimbangkan jumlah sekolah swasta yang sangat banyak di seluruh Indonesia.
Selain itu, banyak SD swasta berdiri atas nama yayasan atau lembaga keagamaan yang sifatnya mandiri. Mereka tidak beroperasi di bawah sistem pendidikan negeri, sehingga mekanisme pengelolaan anggarannya berbeda.
Pemerintah Punya Prioritas
Menurut keterangan resmi, pemerintah saat ini masih fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah di sekolah negeri, termasuk perbaikan sarana-prasarana dan peningkatan kesejahteraan guru honorer. Jadi, harapan untuk menggratiskan SD swasta, meski terdengar ideal, masih jadi wacana panjang.
Tapi bukan berarti pemerintah tutup mata, ya. Beberapa program bantuan tetap disalurkan ke sekolah swasta, terutama yang berada di daerah terpencil atau punya siswa dari keluarga kurang mampu. Hanya saja, bantuan ini sifatnya terbatas dan tidak mencakup keseluruhan biaya operasional.
Gimana Reaksi Masyarakat?
Wajar kalau banyak orang tua merasa kecewa. Apalagi mereka yang menyekolahkan anaknya di SD swasta karena berbagai alasan, misalnya lokasi yang dekat rumah, kualitas pengajaran yang lebih baik, atau alasan kepercayaan.
Di sisi lain, ada juga yang memahami posisi pemerintah. Menggratiskan pendidikan bukan cuma soal niat, tapi juga soal kesiapan anggaran dan sistem pengelolaan yang rapi. Kalau dipaksakan tanpa persiapan, takutnya justru bikin kacau sistem pendidikan secara keseluruhan.
Solusi Jangka Pendek?
Sebagai penulis dan juga warga biasa, saya pikir perlu ada pendekatan kreatif. Misalnya, pemerintah bisa mulai dengan subsidi bertahap untuk SD swasta yang benar-benar membutuhkan, atau memberi insentif pajak bagi yayasan pendidikan yang menampung siswa dari kalangan tidak mampu. Dengan begitu, beban biaya bisa berkurang, tanpa harus menguras anggaran negara secara drastis.
Pemerintah daerah juga bisa dilibatkan lebih aktif. Tiap daerah bisa menyusun program bantuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal mereka, termasuk menjalin kerja sama dengan sekolah swasta.
Penutup
Akhir kata, meskipun kabar ini terdengar kurang menggembirakan, setidaknya kita tahu posisi realistisnya seperti apa. Pendidikan gratis di SD swasta memang jadi dambaan banyak orang, tapi saat ini negara belum punya cukup kemampuan untuk mewujudkannya secara menyeluruh.
Tapi siapa tahu, dengan perencanaan yang matang dan gotong royong dari semua pihak, impian itu bisa jadi kenyataan di masa depan. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya, sambil tetap mendorong agar akses pendidikan bisa lebih merata untuk semua anak di Indonesia.