bengkelsastra.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan kembali melaksanakan aksi protes besar dengan tema ‘Indonesia Gelap’. Aksi ini akan mencapai puncaknya di Jakarta pada 20 Februari 2025.

Menurut Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, aksi terpusat ini merupakan tindak lanjut dari protes sebelumnya, yang diadakan pada 17 Februari, yang mana banyak tuntutan mereka belum mendapat respons dari pihak pemerintah.

“Pada 20 Februari nanti, kami akan menggelar aksi puncak sebagai bentuk kekecewaan atas ketidakpedulian pemerintah terhadap tuntutan yang kami sampaikan sebelumnya,” ungkap Herianto.

Aksi ‘Indonesia Gelap’ ini dijadwalkan akan melibatkan mahasiswa dari luar Jakarta dan diharapkan menjadi momentum untuk menekan pemerintah agar menanggapi tuntutan mereka.

Sebelumnya, pada aksi 17 Februari, 13 poin tuntutan sudah dibacakan dan diserukan oleh koordinator lapangan, Bagas Wisnu. Tuntutan itu mencakup berbagai isu, mulai dari pendidikan gratis hingga pembatalan beberapa proyek pemerintah yang dianggap merugikan rakyat.

Beberapa dari tuntutan tersebut antara lain adalah pembatalan pemangkasan anggaran pendidikan, pencabutan Proyek Strategis Nasional yang bermasalah, penolakan revisi Undang-Undang Minerba yang dianggap membatasi kebebasan akademik, serta desakan untuk menghapuskan berbagai kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.

Bagas menegaskan bahwa jika pemerintah terus mengabaikan tuntutan ini, maka aksi serupa akan terus dilakukan di seluruh Indonesia. Berikut adalah beberapa dari tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa:

1. Menuntut pendidikan yang bebas biaya dan berbasis pada prinsip ilmiah serta demokratis.
2. Pencabutan proyek bermasalah yang dianggap merugikan rakyat, seperti Proyek Strategis Nasional.
3. Penolakan revisi Undang-Undang Minerba yang disinyalir akan membungkam suara kritis di kampus.
4. Hapuskan keterlibatan militer dalam sektor sipil yang dianggap sebagai ancaman bagi kehidupan demokratis.
5. Segera sahkan Undang-Undang yang melindungi masyarakat adat dalam hak atas tanah dan kebudayaan mereka.
6. Tuntutan untuk membatalkan Instruksi Presiden yang dianggap mengancam sektor pendidikan dan kesehatan.

Aksi tersebut juga menuntut agar pemerintah memberikan perhatian serius pada sektor akademik, dengan memperhatikan kesejahteraan dosen dan pegawai kampus, serta menuntut keberlanjutan program-program sosial yang tepat sasaran. BEM SI juga mendesak agar pemerintah melakukan reformasi di berbagai lembaga, termasuk kepolisian dan dewan perwakilan rakyat, guna menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan.